eksposisiborneo.com, Kubar : Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) resmi meluncurkan program ‘Kubar Kita’ (Orkestrasi Sinergitas Digital Layanan Pemerintahan) di Kantor Bappeda Litbang, Selasa (21/10/2025).
Program ini menjadi langkah strategis Pemkab Kutai Barat membangun ekosistem digital terintegrasi menuju tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan.
Kepala Dinas Kominfo Kubar, Rustam, mengatakan, ‘Kubar Kita’ merupakan langkah strategis Pemkab dalam membangun ekosistem digital terpadu yang mendukung tata kelola pemerintahan modern.
“Program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden dan visi misi Pemerintah Daerah Kutai Barat. Karena itu, kolaborasi lintas perangkat daerah sangat dibutuhkan agar penerapannya berjalan optimal,” jelasnya.
Ia menjelaskan, sistem ini akan mengintegrasikan berbagai layanan, mulai dari portal informasi, persuratan elektronik, hingga dashboard kinerja pemerintahan, sehingga seluruh proses administrasi dapat berjalan lebih cepat.
“Melalui ‘Kubar Kita’, kami ingin memastikan bahwa transformasi digital benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus membawa Kutai Barat menuju pemerintahan yang Cerdas, Terhubung, dan Maju,” pungkas Rustam.
Kubar Kita Perkuat Tata Kelola Pemerintahan
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kutai Barat Ayonius menyampaikan dukungan penuh terhadap program ini. Ia menegaskan pentingnya penguasaan teknologi bagi seluruh aparatur di era digital saat ini.
“Sekarang yang namanya aplikasi atau dunia internet itu sudah menjadi tuntutan zaman. Semua pejabat harus mampu menguasainya,” ujarnya.
Menurut Ayonius, penerapan sistem digital akan memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan mutu pelayanan publik di daerah.
“Kuncinya, kita harus taat dengan aturan agar semua program bisa terlaksana dengan baik,” tegasnya.
Diketahui, acara peluncuran program Kubar Kita ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kubar, Ayonius, dihadiri perwakilan Diskominfo Provinsi Kaltim, PT Telkom Indonesia, Forkopimda, akademisi, perangkat daerah, hingga tokoh masyarakat. (eb/Adv/Diskominfo Kubar).
