Penyaluran Bansos Jadi Sorotan, Sri Mulyani: Itu Instrumen APBN

By eksposisi borneo Jan 31, 2024
7
Penyaluran Bansos
Sri Mulyani Menegaskan Bansos adalah instrumen APBN yang Sudah di Bahas Bersama seluruh Partai Politik di Senayan.

Eksposisiborneo.com, Jakarta: Penyaluran Bansos akhir-akhir ini kerapmenjadi sorotan. Karena di lakukan langsung oleh Presiden Jokowi bertepatan momen kampanye Pemilu 2024.

Hal itu mendapat respon dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang mereincikan anggaran Bantuan Sosial (Bansos) melalui APBN 2024 mencapai Rp 496 triliun.

Menurut Sri Mulyani, angka tersebut naik Rp 20 triliun di bandingkan anggaran serupa di APBN 2023, yaitu Rp 476 triliun.

“Tahun ini 2024 Bansos di dalam APBN kita nilainya Rp 496 triliun jadi beda Rp 20 triliun,” kata Sri Mulyani, Selasa (30/1/2024).

Dia mengatakan, realisasi dari anggaran untuk penyaluran bansos itu akan terus di monitor. Dalam realisasinya, penggunaan Bansos tentu menyesuaikan perkembangan kondisi yang ada.

Presiden Jokowi Merilis Bansos BLT

Ia pun memberi penjelasan tentang penyaluran bansos ketika program kesejahteraan itu mendapatkan sorotan.

Presiden Jokowi baru saja merilis bansos berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) berjudul mitigasi risiko pangan untuk 18,8 juta penerima.

Setiap penerima akan mendapatkan BLT dengan total Rp 600 ribu. Jumlah uang itu sebenarnya di berikan untuk periode bulan Januari-Maret. Namun pemerintah memutuskan pemberian akan di lakukan sekaligus pada Februari bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu.

Inilah yang membuat sejumlah pengamat khawatir bansos akan di gunakan untuk kepentingan menggaet pemilih dalam kontestasi pemilihan presiden.

“Jadi ini semuanya sudah ada di APBN, sudah menjadi program.Silahkan, karena ini dalam kontestasi politik, ini adalah di presentasikan dalam konteks pelaksanaan APBN,” terangnya.

Anggaran Bansos Sudah Di Bahas Bersama Parpol di Senayan

Namun, Sri Mulyani mengatakan bahwa bansos merupakan program yang memang sudah di anggarkan dalam APBN.

“Saya ingin menekankan pada teman-teman media, bansos itu adalah instrumen dalam APBN. APBN adalah undang-undang. Undang-undang APBN itu di bahas bersama seluruh partai politik, fraksi di Senayan dan sesudah menjadi undang-undang dia menjadi instrumen negara bersama,” ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali merilis bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) berjudul mitigasi risiko pangan. BLT ini akan di gelontorkan untuk 18,8 juta penerima dengan total anggaran yang di siapkan mencapai Rp 11,2 triliun.

Bansos di siapkan sebanyak Rp 200 ribu per bulan, mulai dari Januari-Maret. Akan tetapi penyalurannya langsung di lakukan sebanyak Rp 600 ribu pada Februari 2024 mendatang.

BERITA TERKAIT

SMSI Kaltim