eksposisiborneo.com, KUBAR : DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar), berencana kembali memanggil pihak terkait untuk meminta penjelasan mengenai penertiban Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Langkah tersebut disampaikan anggota DPRD Kubar, Adrianus, setelah masyarakat menyuarakan keluhan mengenai sulitnya memperoleh BBM bersubsidi, akhir-akhir ini.
Adrianus mengatakan, persoalan penertiban BBM bersubsidi telah beberapa kali dibahas bersama instansi dan pihak yang memiliki kewenangan.
“Dari 2024 sampai kenaikan terakhir kemarin, sudah lebih dari lima kali kami undang pihak terkait yang punya kewenangan untuk penertiban,” kata Adrianus, Jumat (16/10/2026).
Ia menjelaskan, pembahasan sebelumnya menghasilkan kesimpulan agar pihak eksekutif membentuk tim terpadu, untuk menangani persoalan BBM bersubsidi di Kubar.
Namun menurut Adrianus, sampai sekarang DPRD Kubar belum menerima informasi terbaru mengenai perkembangan tim tersebut.
“Sampai hari ini terkait perkembangan tim terpadu itu, kami belum mendapatkan update informasinya,” ujarnya.
Karena itu, DPRD Kubar berencana kembali meminta keterangan pihak yang bertanggung jawab untuk mengetahui tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya.
“Kami akan segera memanggil kembali pihak yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut,” ucap Adrianus.
Pemanggilan tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai langkah penertiban yang telah dilakukan, termasuk perkembangan penanganan BBM bersubsidi di Kubar. (eb/02)
