eksposisiborneo.com, Kubar : DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menggelar pemotongan nasi tumpeng usai mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rapat paripurna peringatan HUT ke-80 RI di Gedung DPRD Kubar, Jumat (15/8/2025).
Pemotongan tumpeng dilakukan Ketua DPRD Kubar, Ridwai, dan diberikan kepada Wakil Bupati Nanang Adriani. Hadir pula Kapolres AKBP Boney Wahyu Wicaksono, Dandim 0912 Letkol Inf. Doni Fransisco, serta jajaran pejabat pemerintah daerah.
Ridwai menyebut pemotongan tumpeng ini sebagai simbol rasa syukur atas kemerdekaan sekaligus pengingat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
“Artinya, supaya momen ini benar-benar bisa dimaknai sebagai bentuk sujud syukur kita selaku masyarakat, terkhusus warga Kubar. Kita semua berharap presiden RI dapat membuat keputusan yang benar-benar pro kepada wong cilik,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan pro rakyat di antaranya tidak menaikkan pajak dalam bentuk apa pun karena sangat membebani masyarakat kecil, serta mewujudkan kemandirian pangan nasional. “Saya rasa, itu yang menjadi harapan kita bersama,” tambahnya.
Dukung Program Presiden
Dalam kesempatan tersebut, Ridwai juga menegaskan komitmen DPRD Kubar untuk mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, kebijakan yang dicanangkan pemerintah pusat harus disukseskan hingga tingkat daerah, terutama untuk menyongsong cita-cita Indonesia Emas 2045.
“Salah satunya program Makan Bergizi Gratis. Ini adalah salah satu program yang harus kita dukung pelaksanaannya sampai ke desa-desa,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Ridwai berharap, pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait mampu melaksanakan program tersebut dengan baik, sehingga anak-anak didik di seluruh pelosok Kubar dapat merasakan manfaatnya.
Soroti Koperasi Merah Putih
Selain itu, ia juga menyinggung kebijakan Presiden mengenai Koperasi Merah Putih sebagai instrumen ketahanan ekonomi di tingkat kampung. Menurutnya, program ini bagus namun perlu pengawalan serius karena kapasitas sumber daya manusia pengurus koperasi di Kubar masih memerlukan pendampingan.
“Kalau hanya jadi pengurus tanpa memahami sistem manajerial yang baik, saya yakin koperasi itu tidak akan berkembang. Itu yang harus kita wanti-wanti,” tegasnya.
Pernyataan Ridwai tersebut selaras dengan pesan Presiden dalam pidato kenegaraan, yang menekankan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Presiden menyoroti pentingnya pengelolaan sektor ekonomi rakyat, termasuk koperasi, dengan prinsip demokrasi ekonomi, efisiensi berkeadilan, serta tata kelola transparan demi memperkuat ketahanan nasional dan kesejahteraan rakyat menuju Indonesia Emas 2045. (Adv/eb/04)
