Eksposisiborneo.com, Balikpapan: Anggota DPRD Balikpapan, Muhammad Najib mengatakan, sejumlah proyek multiyeras Pemkot Balikpapan yang ada sudah menuai masalah. Terutama dalam penanganan banjir lewat normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal. Bahkan berdampak kemacetan lalu lintas di daerah MT Haryono.
Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan itu, menyoriti kinerja pemerintah setempat usai mengikuti Rapat Paripurna pembahasan rancangan perda perubahan APBD tahun anggaran 2023.
“Kami soroti untuk kegiatan multiyears agar dapat berjalan sesuai dengan perundang-undangan. Kita sama lihat mencatat mulai terjadi penambahan volume kemacetan. Lalu target waktunya harus tepat juga di lapangan,” kata Muhammad Najib, Senin (16/10/2023).
Selain itu, pihaknya meminta perbaikan manajemen operator distribusi air di Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB). Mulai dari sisi pelayanan daftar tunggu calon pelanggan, kualitas air hingga pemerataan distribusi ke semua tempat.
“Perlu lebih serius mengurangi permasalahan penumpukan daftar tunggu calon pelanggan. Banyak masyarakat tidak bisa menyambung air bersih. Katanya karena terkendala tidak ada air baku dan juga tidak adanya pipa induk,” ujarnya.
Menurut Najib, baik pemerintah maupun manajemen PTMB perlu segera menyusun Rencana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) secara umum. Agar ada kerangka kerja yang menjadi pedoman bagi operator distribusi air. Termasuk pada pemerintah sebagi kuasa pemilik modal dalam penyembangan ke depannya. (EB)
