eksposisiborneo.com, Samarinda : Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Husni Fahruddin, meminta agar Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN, mencopot Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 Samarinda, atas kejadian kapal tongkang kembali menabrak Jembatan Mahakam I Samarinda, Sabtu (26/4/2025).

Politisi Golkar itu, geram dengan Kepala KSOP dan Pelindo, lantaran kejadian serupa baru saja terjadi pada bulan Februari 2024. Mirisnya, kejadian Sabtu lalu merupakan yang ke 23 kalinya, Jembatan Mahakam I Samarinda, di tabrak kapal tongkang.

Dengan kejadian yang terus berulang ini, pria yang akrab disapa Ayub itu, menganggap Kepala KSOP dan Pelindo, tidak menghargai warga Kaltim. Sebab insiden ini sangat membahayakan warga yang melintas di atas jembatan tersebut.

“Belum juga selesai yang kejadian lalu, ini muncul lagi. Parah betul ini. Parah!! Kita minta copot itu kepala KSOP dan Pelindo,” kata Ayub, Minggu (27/4/2025).

Ayub menilai Kepala KSOP Samarinda dan  Pelindo tidak mampu menyelesaikan masalah yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka.

Bahkan sampai saat ini KSOP tidak mampu menyelesaikan masalah ganti rugi dengan pemilik tongkang yang menabrak Jembatan Mahakam I Samarinda pada Februari lalu.

Padahal, sudah didukung pula dengan surat pernyataan, bahwa pemilik tongkang akan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Namun nyatanya tidak ada kejelasan sampai kejadian serupa terulang kembali di bulan April 2025.

“Katanya penabrak yang dulu sudah mau tanggung jawab. Mana sekarang? Padahal ini kewajiban KSOP untuk komunikasi sama mereka,” pungkasnya. (eb/05)