eksposisiborneo.com, Kukar : Langkah Kepala Desa Liang Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Mulyadi, di Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 sungguh membanggakan. Ia baru saja dipanggil untuk mengikuti seleksi Top 10 dalam ajang penghargaan yang digelar oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia.
Pengumuman ini tertuang dalam surat Kemenkumham Nomor: PHN-HN.04.03-1252 tentang Hasil Seleksi Penerima PJA 2025, tertanggal 31 Juli 2025.
Mulyadi termasuk dalam 130 lurah/kades yang akan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan seleksi Top 10 PJA 2025 di BPSDM Hukum Kementerian Hukum di Cinere, Depok, Jawa Barat, pada 1-2 September 2025 mendatang.
Mulyadi merasa bersyukur atas capaian ini, karena proses yang dilaluinya sangat panjang dan kompetitif dengan peserta lurah/kades se-Indonesia. Kesempatan ini diperolehnya setelah berhasil memediasi konflik antara masyarakat dan perusahaan terkait ponton batu bara yang menabrak karamba warga pada 2023.
Upaya mediasi yang dilakukan Mulyadi membuahkan hasil gemilang, dan masalah tersebut dapat diselesaikan tanpa harus ke pengadilan.
“Masalah itu dapat kami selesaikan di tingkat desa saja, tidak sampai ke kecamatan, apalagi ke Pengadilan,” ungkap Mulyadi.
Keberhasilan mediasi tersebut mendorong Desa Liang Ulu membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang menjadi salah satu penilaian dalam PJA 2025.
Posbankum ini terus aktif melayani warga hingga saat ini, memberikan akses keadilan dan bantuan hukum yang efektif bagi masyarakat desa.
Mulyadi berharap dukungan semua pihak agar bisa mengikuti penjaringan Top 10 dengan baik dan mengharumkan nama Kukar hingga masuk Top 3 PJA 2025.
“Saya mohon doa restu masyarakat dan dukungan Pemkab Kukar agar bisa mengikuti penjaringan Top 10 ini dengan baik, dan semoga mengharumkan nama Kukar hingga masuk Top 3,” pungkasnya. (eb/Adv/Diskominfo Kukar)
