eksposisiborneo.com, Kubar : Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Ridwai, tidak menampik bahwa keterbatasan anggaran memang menjadi kendala bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melalukan berbagai kegiatan.
Namun demikian, setiap OPD di Pemerintahan, semestinya bisa memilah-milah kegiatan prioritas. Terlebih hal itu memang menjadi kebutuhan masyarakat.
Salah satu yang menyita perhatian Politisi PDI Perjuangan ini adalah, soal Penerangan Jalan Umun (PJU), terutama di jalan dua jalur dari Barong Tongkok menuju Melak, karena banyak lampu yang tidak berfungsi baik (tidak menyala).
“Penerangan jalan itu kan, banyak sekali yang saya perhatikan sudah tidak menyala lagi. Tapi OPD terkait tidak mau mengganti atau mengganggarkan ulang untuk supaya itu bisa menyala. Mereka gak ada yang peduli, padahal itu kewenangan mereka,” kata Ridwai, kepada eksposisiborneo, Jumat (24/1/2025).
Lanjut Ridwai, legislatif tidak pernah mempersulit Pemerintah dalam penganggaran. Bahkan untuk hal-hal yang prioritas dan menyangkut kepentingan publik, DPRD Kubar pasti mendukung dan siap memperjuangkannya.
“Kita tidak pernah, kalau hal yang penting seperti itu, kita tidak menyetujuinya. Mereka yang tidak pernah berfikir untuk menganggarkan itu,” ungkap Ridwai.
Mestinya tambah Ridwai, Dinas atau OPD terkait harus jeli melihat mana kegiatan yang prioritas. Termasuk soal PJU, karena dibutuhkan masyarakat banyak yang melintas di jalan raya.
“Ini jalan dua jalur, tapi kok gelap kayak gini. Lihat lampunya itu ada, tapi gak nyala. Kalau kita lihat kondisinya gelap gulita gitu, berarti kan prioritas. Kenapa itu tidak diajukan?, kami dari DPRD siap mendorong itu. Tapi kalau Dinas atau OPD bersangkutan tidak pernah memikirkan itu, gimana kami dari DPRD yang mikir, kan aneh,” tegasnya.
Ridwai mengaku, memang selama ini, Pemerintah melalui Dinas terkait tidak pernah menyampaikan ke DPRD Kutai Barat, terkait persoalan dan penganggaran untuk perbaikan PJU di jalan dua jalur tersebut.
“Kalau mereka menganggarkan itu dan menyampaikan ke DPRD, tolong ini kita perjuangkan pada saat rapat Banggar antara Banggar dengan TAPD, ya kita perjuangkan,” pungkasnya. (redaksi/eb)
