CSR Perusahaan Sawit di Bentian Belum Sentuh Masyarakat

By eksposisi borneo Feb 11, 2025
113
DPRD Kubar
Ketua Komisi III DPRD Kutai Barat, Oktovianus Jack, menilai Program CSR Perusahaan Sawit di Kecamatan Bentian dan Siluq Ngurai, tidak menyentuk masyarakat. (dok.eb)

eksposisiborneo.com, Kubar : Kehadiran perusahaan dalam suatu daerah semestinya dapat membawa dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Kendati demikian, dampak ekonomi tersebut, belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di seputar Kecamatan Bentian Besar dan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

“Sangat berbanding terbalik, bahkan masyarakat semakin tersiksa dengan kerusakan jalan umum yang diduga akibat aktivitas perusahaan. Khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Bentian dan Siluq Ngurai,” kata Anggota DPRD Kubar, Oktovianus Jack, Selasa (11/02/2025).

Ia menilai dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sejumlah perusahaan sawit di Kecamatan Bentian tidak membawa dampak positif bagi warga sekitar. Dana CSR tersebut juga tidak jelas penyalurannya. Padahal, dana CSR perusahaan bisa saja dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat sekitar.

Menurutnya, dana CSR perusahaan sawit itu lebih berdampak bagi masyarakat jika disalurkan untuk bantuan seragam sekolah, buku atau uang sekolah.

“Kalau anak-anak sudah pintar, kan bisa lagi bekerja atau cari uang di perusahaan sawit itu,” terangnya.

Dia menegaskan, dana CSR itu harusnya diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Bukan untuk kebutuhan perusahaan.

Tenaga Kerja Lokal Kurang Diserap Perusahaan

Selain CSR yang tidak optimal dilaksanakan, perusahaan sawit di sekitar wilayah Kecamatan Bentian dan Siluq Ngurai, juga kurang memanfaatkan tenaga kerja lokal. Otomatis kehadiran perusahaan tidak ada dampaknya terhadap ekonomi. Bahkan tidak menjadi solusi dalam mendukung upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran di Kutai Barat.

Tidak ada larangan perusahaan sawit merekrut karyawan dari luar. Tapi tenaga kerja juga lokal harus diutamakan. Minimal harus lebih banyak karyawan lokal daripada karyawan luar.

“Apabila ini diterapkan, masyarakat sekitar akan lebih sejahtera,” tutup Oktovianus Jack. (04/eb)

BERITA TERKAIT