Eksposisiborneo.com, Kalimantan Timur: Rapat Pimpinan (Rapim) merupakan agenda rutin yang di laksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) per triwulan dan diikuti pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltim.
Hal ini pun mendapat apresiasi dari Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, karena menurutnya merupakan langkah yang bagus, terutama dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah.
“Saya juga sebagai Dirjen Otonomi Daerah mengapresiasi ini sebagai sebuah langkah yang bagus. Sebagai konsolidasi internal pemerintah provinsi di antara pimpinan-pimpinan perangkat daerah. Juga sebagai evaluasi terhadap kinerja, karena ini sistem untuk melihat seberapa bagus subsistem ini bekerja,” kata Pj Gubernur Akmal Malik ketika diwawancara awak media, usai mengikuti Rapim di Pendopo Odah Etam, Senin (9/10/2023).
Akmal Malik menyampaikan ada beberapa materi yang dipaparkan dalam rapim tersebut, di antaranya capaian kinerja anggaran, perencanaan, belanja, FCPF, karhutla, persiapan pemilu dan pilkada serentak.
“Tadi terlihat capaiannya ada yang bagus, ada yang kurang bagus, bahkan dipaparkan tadi ada kurang lebih 22 OPD yang capaian anggarannya di bawah 59 persen,” ungkapnya
Maka itu, lanjut dia, rapim ini menjadi sebuah bahan bagi pimpinan baik Pj Gubernur maupun Sekda untuk melakukan evaluasi. Sebab masih banyak hal yang harus dilakukan khususnya capaian anggaran melihat rata-rata capaian anggaran secara keseluruhan masih diangka 64 persen.
“Ini harus kita evaluasi keras, bagi saya ini evaluasi keras. Mungkin harusnya di Oktober ini kalau capaian harus sudah di atas 80 persen,” tegasnya.
Ia berharap melalui imbauan yang disampaikan dapat melecut tiap OPD agar bisa meningkatkan kinerja dan bisa bekerja lebih maksimal lagi, sehingga bisa mencairkan anggaran, pengadaan, hingga tender dan terserap lebih cepat.
“Karena kalau anggaran itu terserap, kan belanjanya di masyarakat, sehingga belanja masyarakat juga meningkat,” kata Akmal.
Salah satu solusi dari permasalahan tersebut, menurut Akmal yakni, dengan melakukan coaching khusus kepada perangkat daerah yang berada di zona merah, dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri.
“Walaupun ini bulan Oktober, saya akan undang teman-teman dari Jakarta. Khususnya tadi yang ada di zona merah itu, ada 22 OPD. Masih ada satu bulan, Mudah-mudahan bisa nanti Oktober-November bisa kita coaching untuk lebih cepat, biasanya untuk pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya “Target kita 77 persen, mudah-mudahan bisa 80 persen lah. Tidak usah muluk-muluk. Mudah-mudahan bisa lebih. Dengan Pj baru, ada target baru,” pungkas Akmal Malik.
