eksposisiborneo.com, Kubar : Anggota DPRD Kutai Barat (Kubar), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Adrianus, langsung menyikapi persoalan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran bersubsidi, jenis Partalite yang sangat tinggi sampai Rp15 ribu per liter.
Mendapat keluhan dari masyarakat tersebut, Adrianus, langsung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD bersama Pemerintah dan pihak SPBU serta APMS, Kamis (30/1/2025), karena persoalan ini sudah berlarut-larut, namun belum ada solusi yang tepat.
“Saya juga tinggal di Kampung, ya masyarakat juga mengeluh terkait dengan harga BBM. Oleh sebab itu, kita harus merespon kalau itu sudah menjadi masalah umum,” kata Adrianus.
Karena itu, dalam RDP tersebut, lanjut Adrianus, fokus DPRD adalah bagaimana menemukan solusi terkait kebijakan untuk mengatasi persoalan harga BBM di tiap Kampung yang tidak merata dan parahnya menyiksa masyarakat.
“Kalau menurut kita ya, sampai muncul respon dari masyarakatk kan, berarti mereka tersiksa dengan harga seperti itu. Sehingga melalui fungsi kami, yaitu pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah, ya kami mengevaluasi. Apakah Dinas terkait sudah membuat suatu kebijakan untuk menyikapi permasalahan ini atau belum. Nah ternyata hari ini kita cek dengan Disdagkop dan Bagian Ekonomi, belum ada kebijakan. Padahal masalah ini kan sudah lama,” ungkap Adrianus.
DPRD Minta Pemkab Kubar Buat Kajian Ekonomi terkait Harga Eceran BBM Bersubsidi
Karena itu, Ia berharap kepada Pemerintah melalui Bagian Ekonomi dan Setdakab Kubar, untuk melakukan kajian ekonomi terkait pembatasan harga jual di tiap Kampung, menyesuaikan jarak dan biaya angkut, guna melahirkan kebijakan yang tepat, mengatasi tingginya harga BBM di Kutai Barat.
“Artinya kita ingin, apa yang bisa dibuat oleh Pemerintah melalui kebijakan, untuk menjawab apa yang menjadi keluhan masyarakat, sehingga nanti harga ditingkat Kampung tidak seperti sekarang ini,” katanya.
Kajian ekonomi terhadap bembatasan harga BBM ini lanjut Adrianus, sangat perlu, sebab bisnis ini menjamur di Kutai Barat, karena rentangan harga antara SPBU atau APMS dengan penjual eceran sangat jauh.
“Tadi kan itu bisa semacam himbauan atau semacam Keputusan Kepala Daerah dan lain sebagainya, yang sekiranya tepat menjadi kebijakan untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau rentangan harga antara SPBU, APMS dengan Pengecer sudah tidak terlalu jauh, ya ini nanti akan berangsur-angsur membaik. Karena kalau nilai keuntungan bisnisnya kecil, otomatis orang berpikir juga kan,” tegas Politisi Partai Demokrat tersebut.
Untuk diketahui, DPRD Kubar, akan menggelar kembali RDP bersama Bagian Ekonomi dan Disdakop, dalam waktu dekat. Selain itu juga akan mengundang dari Pihak Polres, Kodim 0912 dan Satpol PP Kubar, menindaklanjuti kajian mengenai harga eceran BBM, hingga pengawasan serta langkah-langkah penindakan, sehingga dalam kebijakan yang disepakati nanti bisa berjalan dengan baik. (redaksi/eb)
