eksposisiborneo.com, Kubar : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menggelar Sidang Paripurna I Masa Sidang III tahun 2024, dengan agenda Pengambilan Sumpah/Janji Peresmian Pimpinan DPRD Kutai Barat, Periode 2024-2029, berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kubar, Selasa (22/10/2024).
Pengambilan sumpah jabatan unsur Pimpinan DPRD tersebut, dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Henu Sista Aditya, dihadiri Bupati Kutai Barat FX Yapan, Kapolres Kubar AKBP Kade Budiyarta, Dandim 0912/Kubar Letkol Czi Eko Handoyo, serta beberapa perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintahan Kubar.
Unsur Pimpinan yang diambil sumpah janjinya yakni, Ketua DPRD Kubar, kembali dijabat oleh Ridwai, Politisi PDI Perjuangan. Sementara Wakil diisi oleh wajah baru, yakni Wakil Ketua I, dijabat oleh Agustinus, dari Partai Golkar dan Wakil Ketua II DPRD Kutai Barat, dijabat Sape, dari Partai Gerindra.
Ridwai yang kembali terpilih menjadi Ketua DPRD Kutai Barat, menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD, terutama Kenstituennya yang sudah mendukung dan memberikan kepercayaannya kembali menjadi wakil rakyat.
Menurutnya, menjadi wakil rakyat adalah tugas yang penuh tantangan, membutuhkan kesabaran, kecerdasan, kearifan, dan dedikasi yang tinggi.
“Masih banyak pembangunan yang perlu diselesaikan di Kabupaten Kubar. Diperlukan sinergi antara Masyarakat, DPRD, dan Pemerintah Daerah agar memiliki visi yang sama dalam membangun Kutai Barat yang kita cintai,” ujar Ridwai.
Ridwai juga mengajak seluruh anggota DPRD, Pemerintah, serta masyarakat untuk menjalin kerjasama yang solid, tanpa mementingkan kelompok atau golongan tertentu, demi mewujudkan pembangunan yang lebih baik di Kutai Barat ke depannya.
“Kekompakan atau kerjasama yang baik, menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan di Kutai Barat,” tegas Ridwai.
Ridwai sangat menyadari Peran DPRD sangat penting, sebagai alat kontrol terhadap kebijakan eksekutif. Oleh karena itu, Ia berharap terciptanya hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif, demi kemajuan pembangunan di Bumi Tanaa Purai Ngerimaan. (Adv-Diskominfo/Kbr).
