eksposisiborneo.com, Sumut – Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan dimulai pada 15 Juni mendatang, disebut menjadi salah satu instrumen penting dalam memetakan arah pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.
Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa hasil pendataan ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam melihat potensi dan tantangan ekonomi di berbagai wilayah.
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengimbau masyarakat agar tidak ragu dan tetap menerima petugas sensus yang akan mendatangi rumah-rumah maupun pelaku usaha secara langsung.
Ia menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan, termasuk data pribadi, dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
“Kerahasiaan data yang Bapak, Ibu sampaikan ke petugas kami pasti terjaga. BPS tidak mungkin memberikan data itu ke orang lain karena data individual ini bersifat sangat rahasia,” kata Sonny dalam agenda Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Sumatra Utara di Open Stage Parapat, Kabupaten Simalungun, Kamis (11/6/2026) sore.
Mencakup Seluruh Altivitas Ekonomi
Sonny menjelaskan, Sensus Ekonomi merupakan pendataan berskala nasional yang mencakup seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari usaha besar hingga sektor usaha kecil dan ultramikro. Data yang dikumpulkan nantinya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur perekonomian Indonesia.
Menurutnya, hasil sensus tersebut akan berfungsi sebagai “kompas” bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan sekaligus mengevaluasi capaian ekonomi yang telah berjalan.
Sensus Ekonomi 2026 juga akan mencakup pendataan sektor usaha pertanian serta aktivitas ekonomi digital yang kini berkembang pesat, terutama di kalangan generasi muda.
“BPS ingin mendapat gambaran aktivitas ekonominya secara utuh. Memang sudah ada Sensus Pertanian pada 2023, tapi pada 2026 ini pasti sudah banyak sekali perkembangannya. Di Sensus Ekonomi 2026 inilah kami mendata semuanya,” ujar Sonny.
Dalam kesempatan itu, Sonny turut menyoroti perkembangan jumlah pelaku usaha di Sumatra Utara yang mengalami peningkatan signifikan dalam dua dekade terakhir.
Berdasarkan data BPS, jumlah pelaku usaha di provinsi tersebut mencapai sekitar 1,55 juta pada 2026, meningkat dari 1,06 juta pada 2006.
Meski demikian, ia menyebut pertumbuhan ekonomi Sumut pada 2025 masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi tersebut, menurutnya, dipengaruhi sejumlah faktor termasuk dampak bencana yang terjadi menjelang akhir tahun.
Diharap Beri Gambaran Detail Ekonomi Daerah
Ia menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih detail mengenai struktur ekonomi daerah, termasuk potensi, tantangan, dan peluang yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
“Dari Sensus Ekonomi ini nanti akan dapat terpetakan problemnya, tantangannya, peluangnya, maupun potensi ekonomi Sumut ini sehingga bisa dijadikan dasar pengambilan kebijakan,” katanya.
Sonny juga meminta dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan pelaksanaan sensus, termasuk dalam hal sosialisasi kepada masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik.
Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan dari pelaku usaha, termasuk usaha berskala besar, agar data yang diperoleh benar-benar komprehensif.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa hasil Sensus Ekonomi akan kembali kepada daerah dalam bentuk data yang dapat digunakan untuk memperkuat perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi.
“Maka dari itu, kami minta bantuan dari kepala daerah juga untuk mensosialisasikan ke masyarakat soal pelaksanaan sensus ini nanti. Harapan kami, hasil sensus dapat memperkuat pembangunan daerah,” ucap Sonny. (Redaksi/Sumber: Bisnis.com)
