eksposisiborneo.com, Kubar – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mulai menyusun arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan mengedepankan kehati-hatian fiskal.
Langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi, terutama fluktuasi harga komoditas batu bara dan kelapa sawit yang menjadi penopang utama perekonomian daerah.
Hal itu diungkapkan Bupati Kubar, Frederick Edwin saat menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027 dalam Rapat Paripurna VI Masa Sidang II DPRD Kutai Barat, Senin (6/7/2026).
Menurut Edwin, kondisi ekonomi daerah pada 2027 diperkirakan masih dipengaruhi dinamika ekonomi nasional maupun global. Meski pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tetap positif, pemerintah daerah perlu mengantisipasi berbagai risiko yang dapat memengaruhi kemampuan fiskal daerah.
Karena itu, penyusunan APBD 2027 diarahkan agar tetap mampu menjaga kesinambungan pembangunan tanpa mengabaikan kondisi riil keuangan daerah.
Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp2,64 triliun dan akan menjadi dasar penyusunan belanja serta pembiayaan sesuai kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS ini tetap memastikan efektivitas pembangunan untuk mendukung reformasi birokrasi, mempercepat transformasi ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah yang difokuskan pada pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur,” ujar Bupati Edwin.
Tetapkan 5 Arah Kebijakan Pembangunan
Untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah, Pemkab Kubar menetapkan lima arah kebijakan pembangunan, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai tambah, memperkuat iklim investasi dan infrastruktur ekonomi.
Kemudian menciptakan lapangan kerja dan menekan kemiskinan, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, serta membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar, transformasi ekonomi melalui hilirisasi dan diversifikasi sektor unggulan, pemerataan infrastruktur dasar, hingga reformasi birokrasi berbasis digital sebagai fokus pembangunan pada 2027.
Diketahui, Rancangan KUA dan PPAS APBD 2027 selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kutai Barat hingga menghasilkan nota kesepakatan sebagai dasar penyusunan RAPBD 2027. (Adv/Diskominfo Kubar)
