eksposisiborneo.com, Mahulu – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), mulai menyiapkan langkah antisipatif menghadapi persoalan sampah yang berpotensi semakin kompleks seiring perkembangan wilayah dan aktivitas masyarakat.
Pemerintah tidak ingin persoalan persampahan baru, mendapat perhatian setelah menimbulkan pencemaran atau mengganggu kualitas hidup masyarakat.
Kebijakan tersebut diarahkan melalui penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS). Dokumen ini diposisikan sebagai instrumen untuk membaca kebutuhan pengelolaan sampah Mahulu dalam jangka panjang, sekaligus menentukan langkah yang perlu disiapkan pemerintah sebelum volume dan persoalan persampahan berkembang lebih jauh.
Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, mengatakan pembangunan daerah harus berjalan beriringan dengan kemampuan menjaga lingkungan. Kemajuan wilayah tidak akan memiliki arti apabila kualitas ruang hidup masyarakat justru mengalami penurunan akibat persoalan lingkungan.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari bertambahnya infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan daerah menjaga kualitas lingkungan sebagai ruang hidup bersama,” ujar Angela, Minggu (26/7/2026).
Persoalan sampah, kata Ela, tidak dapat ditempatkan hanya sebagai urusan kebersihan. Cara daerah mengurangi, menangani, dan mengendalikan sampah berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan dalam jangka panjang.
Harus Menjadi Bagian dari Tata Kelola Pembangunan
Perubahan pendekatan tersebut juga diperlukan agar pemerintah tidak terus bekerja pada pola penanganan setelah persoalan muncul. Pengelolaan sejak dari sumber, pengurangan timbulan sampah, pemilahan, penanganan, hingga kemungkinan pemanfaatan kembali perlu dipikirkan sebagai satu kesatuan sistem.
“Pengelolaan sampah harus menjadi bagian dari tata kelola pembangunan yang berkelanjutan karena lingkungan yang bersih dan sehat merupakan fondasi bagi kehidupan masyarakat serta pembangunan daerah,” katanya.
Lanjut Ela, Pemkab Mahulu, menyadari bahwa kebijakan persampahan tidak akan berjalan tanpa perubahan perilaku masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan pemerintah kampung, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai unsur lainnya.
“Kesadaran untuk mengurangi dan mengelola sampah dari tingkat rumah tangga menjadi salah satu kunci agar beban pengelolaan tidak seluruhnya berada di tangan pemerintah,” ucapnya.
Karena itu, Penyusunan RIPS selanjutnya, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan sektor persampahan Mahulu, termasuk arah kebijakan, program, sarana pendukung, serta kebutuhan investasi yang harus disiapkan pemerintah daerah. (Adv)
