eksposisiborneo.com, Mahulu – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mulai mengintensifkan pelaksanaan program pembangunan pada paruh kedua 2026.
Percepatan tersebut dilakukan untuk memastikan anggaran daerah terserap optimal, sekaligus mendorong seluruh program yang telah direncanakan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat hingga akhir tahun.
Langkah itu disampaikan Bupati Angela Idang Belawan, dalam Rapat Paripurna bersama DPRD Mahulu, terkait penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Tahun Anggaran 2026 dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya.
“Semester kedua menjadi momentum penting bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program,” kata Angela Idang, Selasa 28 Juli 2026.
Ia meminta, setiap kegiatan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan pekerjaan berjalan tepat waktu dan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Mahulu memproyeksikan realisasi APBD hingga akhir 2026 dapat mencapai 99,99 persen. Target tersebut menjadi gambaran optimisme pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai program dan kegiatan yang telah masuk dalam perencanaan anggaran tahun berjalan.
Namun, pencapaian target tersebut tetap bergantung pada sejumlah faktor, terutama ketepatan waktu penyaluran dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
OPD Diminta Percepat Pengadaan Barang dan Jasa hingga Fisik
Selain itu, pemerintah daerah juga memperhitungkan kemungkinan adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal.
“Target serapan anggaran dapat tercapai apabila penyaluran dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi diterima sesuai jadwal serta seluruh perangkat daerah terus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program pembangunan,” ujar Angela.
Untuk mengejar target tersebut, perangkat daerah didorong mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kegiatan, hingga penyelesaian pekerjaan fisik yang telah direncanakan.
Angela menegaskan, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak semata-mata diukur dari tingginya angka penyerapan. Lebih dari itu, setiap rupiah anggaran harus mampu diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat Mahulu.
Upaya optimalisasi APBD ini diharap menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut. (Adv)
