eksposisiborneo.com, Kubar : Penggunaan kendaraan operasional perusahaan tambang dan sawit di Kutai Barat (Kubar) kini menjadi perhatian serius DPRD. Banyak kendaraan yang masih berplat luar daerah, meski beroperasi penuh di Kubar, sehingga potensi pajak daerah belum optimal.
Anggota DPRD Kubar, Abram Chris Ernez, menekankan pentingnya regulasi untuk memastikan kendaraan perusahaan menggunakan plat nomor lokal, baik P (Kubar) maupun KT (Kaltim).
“Banyak sekali kendaraan perusahaan, baik tambang maupun sawit, yang masih menggunakan plat nomor dari luar daerah, meskipun beroperasi penuh di Kubar,” ujar Abram, Jumat (31/10/2025).
Menurut Abram, DPRD sedang menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur kewajiban ini agar setiap perusahaan berkontribusi secara nyata terhadap PAD.
“Ini bukan semata-mata untuk meningkatkan PAD, tetapi juga agar keuangan daerah lebih mandiri di tengah kebijakan pemerintah pusat yang memangkas sebagian Dana Bagi Hasil (DBH). Pajak kendaraan bermotor memiliki potensi besar, apalagi jumlah kendaraan perusahaan di Kubar sangat banyak,” katanya, menegaskan.
Pajak kendaraan bermotor dari perusahaan nantinya akan kembali ke masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan layanan publik, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga Kubar.
Legislator muda ini menekankan, regulasi ini juga menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap daerah tempat mereka beroperasi, bukan hanya sekadar formalitas administrasi.
“DPRD Kutai Barat akan segera menginisiasi penyusunan Perda ini agar seluruh pihak memahami pentingnya kontribusi tersebut. Sudah saatnya perusahaan menunjukkan komitmen untuk bersama membangun daerah,” ucap Abram. (eb/Adv/Diskominfo Kubar)
