eksposisiborneo.com, Kubar : Dorongan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Dapil III Kutai Barat (Kubar) terus menguat. Salah satu pendukung utamanya, Anggota DPRD dari Fraksi Golkar Rosaliyen, menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk perjuangan masyarakat, bukan kepentingan politik semata.
Menurutnya, kondisi pelayanan publik yang lamban, akses jalan yang rusak, dan rendahnya perhatian pemerintah terhadap sektor-sektor vital telah membuat masyarakat kehilangan harapan. Rosaliyen menilai, tanpa kebijakan berani, wilayah pedalaman akan terus tertinggal.
Rosaliyen mengakui, sebagai kader Golkar dan anggota DPRD, ia tetap loyal terhadap pemerintah. Namun loyalitas itu tidak berarti diam terhadap ketimpangan.
“Saya tetap loyal sebagai anggota DPRD dan sebagai kader Golkar, tapi saya juga punya tanggung jawab moral terhadap rakyat saya. Mereka menggantungkan nasibnya di pundak kami. Maka kami tidak boleh diam,” kata Rosaliyen, kepada eksposisiborneo.com, Senin (10/11/2025)
Ia menilai, dukungan terhadap DOB harusnya datang dari pemerintah daerah. Dengan pemekaran, pelayanan publik dan pembangunan dapat lebih fokus dan merata, terutama di daerah terpencil seperti Bentian Besar dan sekitarnya.
“Dulu waktu Kutai Barat lahir, Kutai Kartanegara mendukung. Waktu Mahulu lahir, Kutai Barat mendukung. Sekarang giliran kami, seharusnya pemerintah juga memberi dukungan yang sama. Jangan biarkan semangat ini padam hanya karena kurangnya kepedulian,” ujarnya.
Rosaliyen juga menyoroti lemahnya pembinaan sektor pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi warga. Ia menganggap bantuan pemerintah masih bersifat seremonial tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan petani.
“Pemerintah hanya sebatas kasih bibit atau ternak, tapi tanpa pendampingan. Itu sama saja seperti kasih anak makan tanpa disuap, berhamburan percuma. Kalau dari dulu sektor pertanian dibina dengan benar, masyarakat sudah bisa jadi penyuplai utama kebutuhan pangan bagi karyawan tambang dan perkebunan di daerah kami,” ungkapnya.
Ia menegaskan, semangat pemekaran lahir dari keinginan memperbaiki nasib masyarakat, bukan untuk memisahkan diri. Rosaliyen berharap, pemerintah daerah dapat melihat semangat itu sebagai upaya memperkuat daerah, bukan memecahnya. (eb/Adv/DPRD Kubar)
