eksposisiborneo.com, Kubar : Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Potit, mengapresiasi langkah dan kinerja Dinas Pariwisata Kubar yang mulai menunjukkan kemajuan signifikan setelah pergantian pimpinan.
Sektor pariwisata mulai bergerak lebih aktif dan produktif dalam mendukung program pembangunan daerah.
“Mereka mulai menunjukkan perubahan positif. Tahun ini sudah ada kucuran dana yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan sejumlah objek wisata di Kubar,” ujar Potit dalam rapat dengar pendapat bersama jajaran Dinas Pariwisata, Kamis (30/10/2025).
Politikus Partai PDIP ini menilai, perkembangan di sektor pariwisata menjadi sinyal baik bagi upaya diversifikasi ekonomi daerah. Selama ini, perekonomian Kubar masih bergantung pada sumber daya alam, terutama dari sektor pertambangan dan kehutanan.
“Pariwisata punya potensi besar untuk jadi penggerak ekonomi baru di Kutai Barat. Kalau dikelola serius, bisa membuka lapangan kerja dan menumbuhkan usaha kecil masyarakat sekitar destinasi wisata,” terangnya.
Meski begitu, Potit mengingatkan agar optimisme tersebut tidak membuat pemerintah daerah lengah. Berdasarkan laporan yang diterima Komisi II, Dinas Pariwisata akan mengalami pemangkasan anggaran cukup besar pada tahun 2026, yang berpotensi menghambat pelaksanaan sejumlah program strategis.
Diharap Ada Solusi Untuk Pemanfaatan CSR
Salah satu kegiatan yang terancam tertunda adalah pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kawasan wisata tertentu, yang sebenarnya sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan destinasi.
“Kalau pemangkasan tetap dilakukan, beberapa program seperti IPAL bisa tidak terlaksana. Padahal ini berkaitan langsung dengan kebersihan dan daya tarik wisata,” tegasnya.
Potit berharap Pemerintah Kabupaten Kubar dapat mencari solusi alternatif, misalnya melalui kerja sama dengan pihak swasta atau memanfaatkan dana CSR perusahaan yang beroperasi di wilayah sekitar objek wisata.
“Kami mendorong Dinas Pariwisata untuk berinovasi dalam pendanaan, jangan hanya bergantung pada APBD. Banyak perusahaan besar di Kubar yang bisa diajak berkolaborasi dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan,” ujarnya.
Komisi II DPRD Kubar, lanjut Potit, akan terus memberikan pembimbingan dan pengawasan terhadap setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Pariwisata, agar seluruh program pembangunan berjalan efektif, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami ingin sektor pariwisata benar-benar menjadi kebanggaan daerah. Tidak hanya membangun destinasi, tapi juga memberdayakan masyarakat dan menjaga kearifan lokal,” pungkasnya. (ed/Adv/DPRD Kubar)
