eksposisiborneo.com, Kubar : Ketua DPRD Kutai Barat (Kubar), Ridwai, menyampaikan kekhawatiran bahwa rendahnya serapan anggaran 2025 dapat berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah.

Ia meminta pemerintah daerah mengevaluasi kinerja OPD yang dinilai belum mampu mengelola anggaran secara optimal.

Menurut Ridwai, sejumlah OPD terkesan terlalu berhati-hati hingga takut dalam mengelola anggaran, terutama terkait potensi temuan audit. Sikap tersebut membuat pelaksanaan program pembangunan berjalan lamban bahkan tertunda.

“OPD ini tidak usah terlalu takut. Karena terlalu berhati-hati, mereka tidak berani bergerak maksimal. Kadang hanya karena takut dengan hasil audit BPK, sehingga jadi tidak fokus pada realisasi pekerjaan,” kata Ridwai, Selasa (4/11/2025).

Ia menambahkan, pemerintah pusat dapat menilai rendahnya serapan anggaran sebagai indikator bahwa Pemkab Kubar tidak mampu mengelola dana yang diberikan. Hal itu membuat Kubar dianggap menerima anggaran terlalu besar sehingga tidak dapat dieksekusi dengan baik.

“Kalau TKD dipotong, kita yang rugi. Dampaknya jelas ke pembangunan daerah. Bisa saja ada kegiatan yang harus ditunda tahun depan,” ujar Ridwai.

Ridwai meminta pemerintah daerah mengambil langkah cepat untuk memastikan proyek-proyek 2025 dapat berjalan, dan melakukan evaluasi terhadap OPD yang kinerjanya dinilai lambat. (eb/Adv/DPRD Kubar)