eksposisiborneo.com, Kubar : Ketua Fraksi Golkar DPRD Kutai Barat (Kubar), Zainuddin Thaib, menyampaikan kekhawatirannya terkait potensi penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun 2026.
Penurunan dana tersebut dapat memengaruhi stabilitas fiskal daerah dan mengganggu perencanaan anggaran pemerintah.
Menurutnya, pemerintah daerah harus lebih cermat merumuskan kegiatan prioritas, mengingat penurunan dana transfer berdampak pada komposisi APBD secara keseluruhan.
“Kalau TKD dipotong, itu akan berdampak pada proses pembangunan. Banyak program pemerintah yang bisa saja tidak berjalan maksimal,” ujarnya di Gedung DPRD Kubar, Kamis (30/10/2025).
Zainuddin menyebutkan, berdasarkan informasi yang diterima, TKD Kubar tahun 2026 turun dari Rp2,51 triliun menjadi Rp1,89 triliun. Perubahan drastis tersebut tentu menuntut pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian dalam perencanaan program pembangunan.
Ia menilai kondisi ini harus menjadi alarm bagi seluruh OPD agar meningkatkan efektivitas perencanaan, terutama pada kegiatan yang membutuhkan dukungan anggaran besar. Menurutnya, jika pemerintah tidak sigap, sejumlah target pembangunan dapat mengalami penundaan.
Penurunan TKD juga disebutnya dapat memukul ruang fiskal daerah yang selama ini banyak bergantung pada dana pusat. Karena itu, koordinasi lintas OPD dan penguatan perencanaan menjadi langkah penting agar pembangunan tetap berjalan.
Zainuddin berharap pemerintah daerah dapat lebih terbuka dalam menyampaikan kondisi keuangan kepada masyarakat. Transparansi fiskal diperlukan agar masyarakat memahami prioritas pembangunan yang mungkin mengalami perubahan akibat penyesuaian anggaran.
“Dalam kondisi seperti ini, penting membuat strategi bersama. Jangan sampai ruang fiskal yang semakin sempit menghambat pelayanan publik,” pungkasnya. (eb/Adv/DPRD Kubar)
