eksposisiborneo.com, Kubar: Wakil Ketua I DPRD Kutai Barat (Kubar), Agustinus, menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh program pemerintah daerah, termasuk pada tahun anggaran 2026 mendatang. Ia menilai DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan program berjalan tepat sasaran.
“Kita memang harus mengawasi, baik kegiatan pemerintah maupun terkait dengan program bantuan langsung kepada masyarakat. Jangan sampai bantuan pemerintah ini salah sasaran,” ujar Agustinus, Senin (10/11/2025).
Agustinus menjelaskan bahwa pengawasan DPRD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh persoalan nyata di lapangan. Salah satunya terkait pasokan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan non-subsidi kepada masyarakat.
“Sering kali saya ngobrol dengan teman-teman, masalah BBM ini perlu diawasi. Banyak penggunaan BBM subsidi yang justru bukan untuk masyarakat ekonomi bawah, tapi digunakan oleh kelompok menengah ke atas,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa pengawasan yang ketat penting agar kebijakan pemerintah benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan begitu, program dan bantuan pemerintah bisa lebih efektif.
Selain itu, Agustinus meminta agar DPRD aktif memantau semua sektor, mulai dari bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan publik. Tujuannya agar setiap anggaran daerah dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Pengawasan kita ini harapannya melahirkan kebijakan pemerintah yang betul-betul berpihak pada masyarakat. DPRD harus hadir di tengah masyarakat agar setiap program bisa tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata,” tutup Wakil Ketua I DPRD Kubar. (eb/Adv/DPRD Kubar)
