eksposisiborneo.com, Kubar: Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Henrik, menegaskan bahwa kerusakan Jalan Trans Kalimantan masih menjadi persoalan utama yang dihadapi masyarakat di Kecamatan Bentian Besar. Kondisi jalan yang memburuk dari tahun ke tahun membuat mobilitas warga semakin terhambat.
“Masyarakat sudah sangat kesulitan melintas, sehingga kami meminta percepatan perbaikan jalan nasional ini agar aktivitas warga tidak terus terganggu,” kata Henrik, Sabtu (1/11/2025).
Henrik mengatakan bahwa masyarakat kini sangat berharap adanya percepatan pembangunan Jalan Trans Kalimantan yang merupakan jalan nasional. Jalan ini menjadi akses vital bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.
Sekretaris Komisi I DPRD Kubar tersebut menjelaskan bahwa penanganan Jalan Trans Kalimantan sepenuhnya berada di bawah kewenangan Badan Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltim, yang berada langsung di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Henrik juga menyampaikan bahwa DPRD Kubar telah melakukan koordinasi dengan BPJN Kaltim dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga mengenai usulan percepatan pembangunan. Dalam koordinasi tersebut, pihaknya menekankan pentingnya penanganan cepat mengingat dampaknya sangat dirasakan masyarakat.
Menurut informasi terbaru dari BPJN Kaltim, pembangunan Jalan Trans Kalimantan direncanakan masuk tahap pengerjaan pada tahun 2026. Namun demikian, masyarakat tetap meminta agar BPJN melakukan perbaikan ringan terlebih dahulu sembari menunggu pembangunan besar dimulai.
“Tanpa adanya perbaikan ringan dalam waktu dekat, jalur Gunung Lantuq hingga Simpang Lendian akan terus menjadi keluhan warga setiap hari. Kondisi pada titik itu tergolong rusak parah, sehingga pengendara kesulitan melintas terutama saat hujan,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, Jalan Trans Kalimantan merupakan satu-satunya akses utama yang digunakan warga Bentian Besar menuju pusat pemerintahan Kabupaten Kubar. Kerusakan jalan tersebut bukan hanya menghambat mobilitas, tetapi juga memperlemah aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia berharap pemerintah pusat melalui BPJN Kaltim segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mempercepat penanganan jalan tersebut. Menurutnya, keberadaan infrastruktur jalan yang baik merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat Bentian Besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan konektivitas wilayah. (eb/ADV/DPRD Kubar)
