eksposisiborneo.com, Kutim: Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini tak sekadar membangun jaringan internet atau sistem digital. Lebih dari itu, pemerintah sedang menanamkan budaya kerja baru yang kolaboratif, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan publik yang cerdas.

Melalui program Smart City dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kepala Dinas Kominfo Staper Kutim, Roni Bonar, berupaya menyatukan seluruh elemen pemerintah, swasta, sekolah, dan masyarakat, dalam satu ekosistem digital yang saling mendukung.

“Smart City itu sebenarnya sama dengan SPBE, bedanya hanya pada cakupan. SPBE fokus di pemerintahan, sementara Smart City melibatkan masyarakat lebih luas,” ujar Roni Bonar.

Penerapan SPBE menjadi pondasi awal agar sistem pemerintahan Kutim berjalan secara digital, transparan, dan efisien. Dari pondasi itulah, program Smart City dibangun untuk memperluas manfaat digitalisasi ke kehidupan masyarakat sehari-hari.

“Kalau keduanya berjalan sinergis, yang kita bangun bukan cuma sistem, tapi juga budaya kerja baru yang lebih cepat, terbuka, dan bisa dipercaya masyarakat,” tambahnya.

Langkah ini sejalan dengan arah pembangunan nasional menuju pemerintahan digital yang terintegrasi. Namun di Kutim, maknanya lebih dalam bukan sekadar mengandalkan teknologi, tetapi menumbuhkan semangat kolaborasi di setiap lini pemerintahan dan komunitas.

Kutim telah membuktikan diri sebagai salah satu daerah yang pernah masuk dalam daftar 100 Smart Cities Indonesia.

Pengalaman itu menjadi batu loncatan untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola digital di masa depan.

Smart City bukan sekadar slogan atau proyek jangka pendek. Ia adalah perjalanan panjang menuju perubahan mentalitas pelayanan publik dari bekerja secara manual menuju kerja berbasis data dan kolaborasi.

Sebuah proses menuju Kutim yang bukan hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga matang dalam budaya kerja dan kemanusiaan digital.(ADV)