eksposisiborneo.com, Kutim: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur mulai menerapkan sistem pelaporan kerja berbasis digital sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi. Seluruh aktivitas petugas kini diwajibkan tercatat secara sistematis dan terdokumentasi dalam platform resmi pemerintah daerah.
Langkah ini diambil untuk mengakhiri praktik pelaporan yang selama ini dinilai tidak seragam dan berpotensi menimbulkan data tercecer. Dengan sistem baru, setiap kegiatan lapangan dapat ditelusuri secara jelas, mulai dari pelaksanaan hingga evaluasi.
Plt. Kepala Bidang Pencegahan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kutai Timur, Adriansyah, menjelaskan bahwa mekanisme pelaporan dilakukan secara berlapis, dimulai dari petugas lapangan, kemudian ke seksi terkait, hingga ke tingkat kepala bidang.
“Sekarang tidak ada lagi pekerjaan yang berjalan tanpa laporan. Semua aktivitas petugas harus tercatat, berjenjang, dan masuk ke sistem resmi pemerintah daerah,” ungkapnya.
Setiap laporan pekerjaan terlebih dahulu disampaikan ke bidang sarana dan prasarana untuk diverifikasi sebelum diunggah ke Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola platform data daerah.
Menurutnya, alur ini dirancang agar tidak ada lagi laporan yang terlambat, tidak terdokumentasi, atau hilang dalam proses administrasi. Dengan sistem pelaporan terintegrasi, proses evaluasi kinerja petugas dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan berbasis data nyata di lapangan.
Selain itu, data yang tersimpan rapi memudahkan pimpinan dalam memantau aktivitas harian hingga capaian kinerja setiap unit kerja di lingkungan Damkar. Adriansyah menilai pembenahan sistem administrasi ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat profesionalisme lembaga pemadam kebakaran.
“Kalau datanya rapi dan tercatat dengan baik, evaluasi bisa dilakukan tepat sasaran. Tidak ada lagi laporan dadakan atau data yang baru muncul di akhir tahun,” tegas Adriansyah.
Ia menambahkan bahwa praktik pelaporan terstandar ini juga sangat membantu dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran tahunan. Dengan data yang lengkap dan terukur, kebutuhan sarana, prasarana, serta penguatan SDM dapat dirumuskan secara lebih realistis dan tepat guna.
Melalui penerapan sistem pelaporan digital berjenjang ini, Damkar Kutai Timur menegaskan komitmennya untuk bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.(ADV)
