eksposisiborneo.com, Kutim: Inspeksi keselamatan bangunan yang digencarkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur membuka realitas yang mengkhawatirkan. Sejumlah fasilitas milik pemerintah daerah justru dinilai belum siap menghadapi ancaman kebakaran.
Temuan tersebut muncul dari rangkaian pemeriksaan teknis yang dilakukan secara menyeluruh pada berbagai bangunan publik. Hasilnya jauh dari ekspektasi dan memunculkan alarm serius terkait kesiapan sistem keselamatan di lingkungan pemerintahan.
Plt. Kepala Bidang Pencegahan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kutai Timur, Adriansyah, menyebutkan bahwa temuan tersebut tidak bersifat asumtif, melainkan berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan sesuai prosedur dan parameter teknis yang berlaku.
“Hasil inspeksi ini bukan hanya mengejutkan, tetapi juga memunculkan kekhawatiran baru. Banyak bangunan strategis yang seharusnya menjadi contoh, justru belum memenuhi standar keselamatan kebakaran,” ujar Adriansyah.
Ia mengungkapkan, sejumlah bangunan penting seperti kantor bupati, kantor DPRD, gedung serbaguna, hingga masjid besar tercatat masuk dalam kategori tidak layak dari sisi sistem keselamatan kebakaran.
Kondisi tersebut meliputi kerusakan maupun ketidakberfungsian fasilitas keselamatan, seperti jalur evakuasi, sistem proteksi kebakaran, serta perangkat pendukung penanganan darurat lainnya. Menurut Adriansyah, fakta ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah, karena bangunan-bangunan tersebut memiliki tingkat aktivitas dan kerumunan yang tinggi.
Ia menilai bahwa tanpa perbaikan yang serius, risiko kebakaran tidak hanya meningkat, tetapi juga berpotensi menghambat proses evakuasi dan penanganan saat insiden terjadi. Selain itu, temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran lintas sektor terhadap pentingnya keselamatan kebakaran, bukan hanya pada bangunan swasta, tetapi juga fasilitas pemerintah.
“Kalau fasilitas keselamatannya rusak dan tidak segera diperbaiki, maka risiko kebakaran akan semakin besar dan respons penanganan bisa sangat terhambat. Ini menyangkut keselamatan banyak orang,” tegas Adriansyah.
Ia menekankan bahwa inspeksi dilakukan secara objektif dan profesional, tanpa kepentingan lain selain memastikan standar keselamatan dipenuhi. Adriansyah berharap hasil pemeriksaan ini segera ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan konkret, agar bangunan publik di Kutai Timur benar-benar aman dan siap melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran.(ADV)
