eksposisiborneo.com, Kutim: Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, menyoroti masih adanya anak pekerja perusahaan yang belum mendapat akses pendidikan memadai.
Hal ini membuat pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan.
Ardiansyah menyebut bahwa CSR pendidikan harus menjadi prioritas perusahaan, bukan sekadar formalitas. Program yang tepat sasaran akan membantu memastikan anak-anak karyawan memperoleh fasilitas belajar yang layak, terutama di wilayah jauh dari pusat kota.
Pemkab Kutim menginstruksikan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan untuk memperketat pemantauan terhadap fasilitas dan dukungan pendidikan di lingkungan perusahaan.
“CSR pendidikan bukan lagi pilihan tambahan, ini merupakan kewajiban moral perusahaan terhadap masyarakat dan karyawannya sendiri,” ujar Ardiansyah, belum lama ini.
Selain itu, pemerintah daerah tengah tengah merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi peningkatan pemerataan pendidikan. Sekolah ini akan memfasilitasi keluarga pekerja, masyarakat miskin, dan komunitas yang tinggal di wilayah Kutim.
Ardiansyah juga meminta perusahaan untuk memperkuat pelaporan program CSR secara transparan, perusahaan tidak cukup hanya memberikan laporan administratif, tetapi harus menunjukkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Kami akan memastikan CSR benar-benar bermanfaat, bukan hanya laporan di atas kertas. Pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi Kutim,” tegasnya.
Pemkab Kutim menyambut baik perusahaan yang sudah menjalankan program CSR pendidikan dengan baik. Namun, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang belum memenuhi standar dukungan sosial tersebut.(ADV)
