eksposisiborneo.com, Kutim: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Kutai Timur menegaskan bahwa program penempatan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) kini menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat pembangunan desa berbasis pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat.
Keterlibatan mahasiswa dinilai mampu mendorong lahirnya inovasi serta mempercepat transfer ilmu pengetahuan hingga ke tingkat desa.
Penempatan mahasiswa KKN dikoordinasikan oleh Bidang Kerja Sama Desa melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, di antaranya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Universitas Mulawarman (UM) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS).
Para mahasiswa ditempatkan di desa-desa berdasarkan kebutuhan riil wilayah agar keberadaan mereka memberikan dampak yang terukur dan relevan bagi masyarakat.
Kepala Bidang Kerjasama Desa DPMDes Kutim, Zainal Abidin, menjelaskan bahwa KKN bukan hanya momentum pengabdian, tetapi bagian dari kerja sama desa dalam membangun sumber daya manusia.
“KKN memberikan peluang bagi desa untuk memperoleh pendampingan dari tenaga akademik muda dan banyak sektor dapat disentuh, mulai dari pemberdayaan ekonomi, digitalisasi layanan, hingga edukasi sosial,” ucapnya.
Kehadiran Mahasiswa Beri Banyak Manfaat
Zainal juga menyebut bahwa kehadiran mahasiswa di desa telah memberikan banyak manfaat langsung, mulai dari pendampingan UMKM, perencanaan potensi desa, pelatihan literasi digital, kegiatan keagamaan, hingga sosialisasi lingkungan.
Manfaat tersebut dirasakan beberapa desa yang menerima penempatan rutin mahasiswa dalam beberapa tahun terakhir.
Meski demikian, pemerataan penempatan mahasiswa masih menjadi tantangan. Kecamatan Sandaran menjadi salah satu wilayah yang sangat minim tersentuh KKN karena kendala akses yang masih sulit dijangkau.
Kondisi ini mengakibatkan sejumlah desa belum memperoleh kesempatan pendampingan dari mahasiswa seperti wilayah lainnya.
DPMDes Kutim menegaskan komitmennya untuk memperluas jangkauan KKN ke wilayah-wilayah terpencil seiring perbaikan koordinasi antar pihak.
“Ke depan kami ingin memastikan desa-desa yang memiliki akses sulit juga mendapatkan kesempatan yang sama serta pemerataan manfaat pendidikan menjadi perhatian utama kami,” tegas Zainal.
Agar penyelenggaraan KKN lebih optimal, DPMDes terus meningkatkan komunikasi dengan perguruan tinggi untuk menyelaraskan kebutuhan desa dan tema KKN yang diusung kampus.
Pendekatan ini dilakukan agar program KKN tidak hanya bersifat formalitas tahunan, tetapi menjadi bagian dari pembangunan desa yang terukur dan berkelanjutan.
Selain memperkuat kapasitas desa, KKN juga dinilai mampu membentuk lulusan perguruan tinggi yang lebih siap menghadapi tantangan sosial dan pembangunan di masa depan.(ADV)
