eksposisiborneo.com, Kubar : Komisi II DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar) melontarkan kritik tajam terhadap Bappeda Litbang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dinilai belum siap memaparkan detail rencana 33 proyek multiyears tahun anggaran 2025.
Dalam rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gedung DPRD Kubar, Kamis (30//10/2025), Ketua Komisi II DPRD Kubar, Potit, mengungkapkan bahwa pihaknya sempat meminta penjelasan satu per satu mengenai proyek tersebut. Namun, kedua OPD tidak mampu menjelaskan dengan rinci daftar proyek yang telah direncanakan.
“Kami menanyakan 33 item proyek multiyears supaya bisa dijelaskan satu per satu. Tapi kata mereka tidak hapal, hanya mengingat yang besar-besar,” ujarnya kepada wartawan usai rapat.
Beberapa proyek besar yang sempat disebut, antara lain Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ), pembangunan Jalan Bung Karno, Pelabuhan Royoq, serta Kristen Center.
Namun, rincian terkait perencanaan teknis dan progres administrasi dari seluruh proyek itu tidak disampaikan secara lengkap oleh pihak OPD. Potit menilai ketidaksiapan tersebut menimbulkan kebingungan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran.
DPRD memerlukan data yang jelas agar keputusan terkait pendanaan multiyears dapat diambil secara objektif dan akuntabel.
“Kalau OPD saja tidak tahu secara detail proyek yang mereka ajukan, bagaimana kami bisa memastikan bahwa proyek itu benar-benar layak untuk didanai dalam jangka panjang,” tegas Potit.
Selain menyoroti ketidaksiapan OPD, Komisi II DPRD Kubar juga menyinggung soal banyaknya ruas jalan yang belum terinventarisasi dalam data aset pemerintah daerah. Salah satunya, kata Potit, adalah Jalan Simpang Limoq – Muara Niliq di Kecamatan Damai.
“Banyak ruas jalan yang masih belum masuk daftar inventaris pemerintah daerah. Padahal jalan-jalan ini penting untuk mendukung mobilitas masyarakat,” tambahnya.
DPRD Kubar meminta Pemkab agar memperbaiki sistem perencanaan dan pendataan infrastruktur, terutama menjelang pelaksanaan proyek multiyears. Dengan begitu, pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. (eb/Adv/DPRD Kubar)
