eksposisiborneo.com, Kubar : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Barat (Kubar) menyoroti rendahnya tingkat penyerapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kondisi ini dinilai berpotensi menurunkan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran berikutnya.
Ketua DPRD Kubar, Ridwai, menegaskan seluruh OPD harus bekerja lebih fokus untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang telah disediakan. Ia mengingatkan, lemahnya realisasi belanja daerah bisa berdampak langsung terhadap pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
“OPD harus fokus memaksimalkan serapan anggaran. Kalau tidak, pemerintah pusat akan melakukan evaluasi, tidak menutup kemungkinan TKD dipotong lagi,” kata Ridwai, Rabu (29/10/2025).
Ridwai menilai penurunan serapan anggaran setiap tahun tidak hanya menunjukkan lemahnya kinerja OPD, tetapi juga berdampak pada lambatnya pelaksanaan pembangunan di daerah.
“Dikasih uang, tapi OPD tidak mampu untuk mengelola. Uang itu nanti akhirnya jadi SiLPA. Untuk apa, lebih baik diberikan untuk hal-hal lain, kan begitu pernyataan Menkeu,” ujarnya.
Ia menambahkan, masih ada OPD yang terlalu berhati-hati dalam menggunakan anggaran sehingga tidak berani mengambil langkah maksimal. Sikap ini dinilai menghambat roda pemerintahan dan mengurangi kepercayaan pusat terhadap kemampuan daerah.
“OPD ini tidak usahlah terlalu takut, akibat kehati-hatiannya tidak berani berbuat maksimal. Atau terlalu takut dengan hasil audit BPK, sehingga nanti disibukkan. Ini yang kita dorong,” ujar Ridwai.
Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, pemerintah pusat bisa menilai bahwa Pemkab Kutai Barat tidak sanggup mengelola dana yang diberikan. Dampaknya, alokasi TKD bisa berkurang dan mengganggu program pembangunan di tahun berikutnya.
Ridwai menekankan pentingnya keberanian OPD dalam menjalankan program sesuai anggaran agar pembangunan daerah berjalan lancar dan kepercayaan pusat tetap terjaga. (eb/Adv/Diskominfo Kubar)
