eksposisiborneo.com, Kubar : Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar) meminta Pemerintah Daerah untuk meninjau ulang rencana pembangunan proyek multiyears pada jalan berstatus nasional.
Langkah ini dianggap penting agar kebijakan belanja daerah tetap selaras dengan aturan serta kemampuan fiskal daerah.
Rosaliyen, mewakili Fraksi Golkar DPRD Kubar, menekankan bahwa pemanfaatan APBD untuk pembangunan infrastruktur nasional harus dikaji lebih mendalam.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu berhati-hati dalam menentukan prioritas pembangunan, terutama di tengah potensi penurunan pendapatan dan pengetatan anggaran pada 2026.
“Memperhatikan kondisi APBD dan aturan yang berlaku, rencana pembangunan jalan dengan status nasional perlu untuk ditinjau kembali,” ujar Rosaliyen di Gedung DPRD Kubar, Jumat (31/10/2025).
Ia menambahkan, penggunaan APBD untuk pembangunan yang bukan menjadi kewenangan daerah berisiko mempengaruhi pelaksanaan program yang langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, Fraksi Golkar mendorong Pemda lebih fokus pada sektor pelayanan publik.
Rosaliyen menjelaskan, masih banyak kebutuhan mendesak, termasuk peningkatan sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur dasar yang sangat bergantung pada dukungan APBD.
Selain itu, pembangunan kampung, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta penguatan sektor ekonomi rakyat juga membutuhkan perhatian serius agar pembangunan daerah berjalan optimal.
Politisi perempuan dari Dapil III ini berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh sebelum mengambil keputusan terkait proyek multiyears, sehingga kebijakan pembangunan tetap efektif, tepat sasaran, dan sesuai kewenangan. (eb/Adv/DPRD Kubar)
