eksposisiborneo.com, Kubar : Kebijakan pemerintah pusat yang memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 dinilai dapat memengaruhi stabilitas pembangunan di Kutai Barat (Kubar).
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kubar, Zainuddin Thaib, mengingatkan agar pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah di tengah berkurangnya dana transfer.
“Kalau TKD dipotong, yang jelas berdampak pada proses pembangunan Kubar. Nanti banyak program pemerintah yang terancam tidak berjalan,” ungkap Zainuddin, Rabu (15/10/2025).
Ia mengungkapkan, pemotongan TKD yang diterima Kutai Barat mencapai Rp620 miliar. Pada tahun 2025, Kubar mendapatkan Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp2,51 triliun, namun tahun 2026 jumlahnya menurun menjadi Rp1,89 triliun.
“Benar itu informasi pemangkasan TKD sekitar Rp600 miliar. Kalau dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur itu kan lumayan. Inilah yang kita anggap pemerintah pusat langsung main potong aja,” ujarnya.
Zainuddin menilai, kondisi tersebut bakal menekan kemampuan daerah dalam membiayai proyek-proyek multiyears. Skema pembayaran proyek tahun jamak yang mengandalkan persentase bertahap dinilainya berisiko menimbulkan beban anggaran baru.
“Sistem pembayaran proyek multiyears kan 20, 40 dan 40 persen. Melihat kondisi sekarang APBD 2026 akan turun, kalau semua proyek multiyears dipaksakan, uang siapa yang dibuat membayarkan,” paparnya.
Ia menegaskan, dalam situasi keuangan yang terbatas, Pemkab Kubar harus mampu mengutamakan kegiatan yang benar-benar berdampak langsung bagi Masyarakat, serta mengelola keuangan untuk pembangunan yang sangat prioritas. (eb/Adv/Diskominfo Kubar)
