eksposisiborneo.com, Kubar: Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Barat (Kubar) menyampaikan pendapat akhir terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna XXIII Masa Sidang III, Jumat (28/11/2025).
Melalui juru bicaranya, Yudi Hermawan, fraksi menilai APBD 2026 sebagai “jembatan transisi” yang strategis bagi jalannya pemerintahan daerah di tahun mendatang.
Dalam penyampaiannya, Yudi menegaskan bahwa postur APBD 2026 telah mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga kesinambungan kebijakan pembangunan.
Ia menyebut APBD tersebut layak untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan catatan-catatan konstruktif yang disampaikan fraksi sebagai bentuk dukungan tulus terhadap pemerintahan.
Pada sisi pendapatan, Fraksi PDIP mencatat total pendapatan daerah sebesar Rp 2,819 triliun. Meski memberi apresiasi, fraksi tetap mengingatkan agar pemerintah menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan target. Mereka menekankan pentingnya data pendapatan yang presisi agar stabilitas kas daerah terjaga sepanjang tahun anggaran.
Sementara pada belanja daerah yang mencapai Rp 3,516 triliun, PDIP menekankan perlunya konsistensi administrasi dan efisiensi pelaksanaan program. Fraksi menilai birokrasi yang teliti akan sangat membantu Bupati dalam bekerja dengan tenang serta memastikan tidak ada masalah administratif di kemudian hari.
PDIP juga menyoroti komponen pembiayaan daerah, di mana pemerintah merencanakan penutupan defisit melalui SiLPA sebesar Rp 701,8 miliar. Fraksi memberi saran agar pelaksanaan belanja awal tahun dilakukan secara bertahap sambil menunggu kepastian hasil audit agar program prioritas tidak terganggu.
Dalam pidatonya, Yudi Hermawan menekankan pentingnya menjaga “napas anggaran” agar seluruh agenda pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan. Menurutnya, keberlanjutan program sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengatur ritme belanja sesuai kapasitas kas.
Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, Fraksi PDIP menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD 2026. Dukungan ini diberikan sebagai wujud gotong royong politik untuk mendampingi kepemimpinan Bupati Frederick Edwin dan Wakil Bupati H. Nanang Andriani.
Fraksi mengakhiri pendapatnya dengan pesan dari Megawati Soekarnoputri mengenai pentingnya kesabaran revolusioner dalam perjuangan membangun daerah. PDIP berharap APBD 2026 dapat menjadi pembuka jalan kemajuan bagi seluruh masyarakat Kutai Barat. (eb/ADV/DPRD Kubar)
