eksposisiborneo.com, Kubar : Anggota DPRD Kutai Barat (Kubar), Henrik, menilai tahun 2025 sebagai periode yang penuh tantangan bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Menurutnya, proses transisi kepemimpinan yang terjadi tahun ini berdampak besar pada ritme pemerintahan dan pelaksanaan berbagai agenda strategis.
Henrik menjelaskan bahwa perubahan pimpinan membuat sejumlah program tidak dapat berjalan optimal sejak awal tahun. Penyesuaian arah kebijakan dan konsolidasi internal menyebabkan beberapa agenda tidak terserap atau tidak dilaksanakan sesuai waktu yang direncanakan.
“Karena transisi kepemimpinan, ada program yang tertunda dan tidak bisa berjalan 100 persen,” kata Henrik, Jumat (14/11/2025).
DPRD mencatat bahwa sebagian program prioritas harus digeser atau ditunda akibat perlambatan administrasi, proses perencanaan, hingga sinkronisasi kebijakan antarlembaga. Kondisi ini berdampak langsung pada kegiatan lapangan yang sebelumnya sudah dijadwalkan sejak awal tahun anggaran.
Henrik menegaskan, situasi tersebut bukan sepenuhnya disebabkan kesalahan teknis, melainkan konsekuensi logis dari pergantian kepemimpinan yang menuntut kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Perubahan arah kebijakan maupun struktur organisasi turut berpengaruh terhadap kecepatan eksekusi pembangunan.
Meski demikian, ia tetap optimistis bahwa kondisi ini tidak akan berkepanjangan. Menurutnya, tahun 2026 akan menjadi momentum untuk mengembalikan ritme pembangunan sekaligus merealisasikan program yang belum terlaksana pada tahun berjalan.
“Mudah-mudahan yang belum terlaksana di 2025 bisa direalisasikan dengan baik tahun depan,” ujarnya.
Henrik mendorong pemerintah daerah segera melakukan konsolidasi dan penyusunan program yang lebih terarah agar pembangunan kembali bergerak cepat. Ia menilai bahwa perencanaan yang matang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan program di tahun mendatang.
Selain itu, ia meminta agar komunikasi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat guna mempercepat penyelesaian berbagai hambatan selama masa transisi. Menurutnya, komitmen bersama menjadi kunci untuk mengembalikan stabilitas pembangunan dan memastikan Kutai Barat bergerak lebih efektif pada periode berikutnya. (eb/Adv/DPRD Kubar)
