eksposisiborneo.com, Kutim: Pembangunan daerah sering dibicarakan dalam angka dan infrastruktur, namun jarang diukur dari cara masyarakat memperlakukan kelompok yang dianggap berbeda. Isu inilah yang mengemuka dalam Hari Disabilitas di Kantor Bupati Kutai Timur, Rabu (3/12/2025), yang menyoroti posisi penyandang disabilitas dalam arus utama pembangunan.
Perhatian tidak langsung diarahkan pada program atau anggaran, melainkan pada satu persoalan mendasar: cara berpikir yang selama ini diwariskan tanpa pernah dikoreksi.
“Selama disabilitas terus dilihat sebagai kelemahan, maka kita sedang membangun daerah dengan fondasi yang rapuh,” ujar Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman.
Ia menilai, banyak kebijakan gagal memberi dampak karena sejak awal dibangun di atas asumsi yang keliru. Ketika perbedaan dianggap masalah, maka sistem akan secara otomatis menutup ruang partisipasi.
Dalam pandangan Ardiansyah, perubahan sejati justru dimulai dari lingkungan pendidikan, khususnya di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang selama ini luput dari perhatian publik. Ia menyebut para tenaga pendidik SLB sebagai aktor kunci yang bekerja di luar sorotan, namun menentukan arah tumbuh kembang anak-anak berkebutuhan khusus.
Bukan hanya soal pengajaran, para guru tersebut dinilai memikul tugas berat membentuk rasa percaya diri dan keberanian anak-anak untuk menghadapi dunia yang belum sepenuhnya ramah. Tanpa kerja sunyi para pendidik itu, menurutnya, upaya membangun sumber daya manusia yang inklusif akan berhenti sebatas wacana.
Ardiansyah menegaskan bahwa visi pembangunan Kutai Timur tidak boleh berhenti pada pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memastikan setiap warga memiliki ruang yang sama untuk berkembang.
“Tidak ada arti Kutim Tangguh dan Berdaya Saing kalau sebagian warganya sejak awal tidak diberi kesempatan untuk ikut berjalan,” tegas Ardiansyah Sulaiman.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bupati tersebut menjadi refleksi bahwa keberhasilan pembangunan tidak ditentukan oleh siapa yang paling cepat maju, tetapi oleh siapa yang tidak ditinggalkan.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap, pesan ini mampu memicu perubahan sikap kolektif, baik di tingkat kebijakan maupun di tengah masyarakat. Dengan membongkar stigma dan menata ulang cara pandang, Kutai Timur berupaya memastikan bahwa perbedaan tidak lagi menjadi alasan untuk menyingkirkan, melainkan dasar untuk saling menguatkan.(ADV)
