eksposisiborneo.com, Kubar : Ketua DPRD Kutai Barat (Kubar), Ridwai, menyoroti sejumlah proyek fisik pada APBD Perubahan 2025 yang dikabarkan terancam tidak dilelang oleh Dinas PUPR. Kondisi ini dinilai berpotensi menambah besarnya SiLPA pada akhir tahun.
Ridwai mengatakan, informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa banyak proyek fisik tidak dilelang karena pertimbangan waktu yang sudah mendekati akhir tahun anggaran. Jika kondisi itu dibiarkan, maka penyerapan anggaran akan semakin rendah.
“Ini saya berencana bertemu Pak Bupati. Kita akan panggil Kadis PUPR soal informasi adanya lelang proyek fisik yang ditunda karena alasan waktu,” ungkap Ridawai, Jumat (24/10/2025).
Ia menegaskan bahwa jika proyek tidak dilelang sama sekali, maka serapan anggaran otomatis menjadi nol persen. Padahal, jika dilelang, anggaran tetap dapat terserap sesuai progres pekerjaan, walaupun proyek belum selesai 100 persen hingga akhir tahun.
Ridwai juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD yang dinilai belum mampu memaksimalkan anggaran. Ia menyebut beberapa OPD yang serapannya masih rendah, seperti Dinas PUPR, Disdikbud, dan Dinas Kesehatan.
“Kalau serapan masih di bawah 50 persen hingga Oktober, saya khawatir sampai akhir tahun tidak mencapai 70 persen. Ini harus dievaluasi,” tegasnya.
Menurut Ridwai, percepatan penyerapan anggaran penting dilakukan agar pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.
(eb/Adv/DPRD Kubar)
