eksposisiborneo.com, Kubar : Fraksi PDIP Perjuangan DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar) memberikan sejumlah catatan strategis dalam Pandangan Umum terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, di Gedung DPRD Kubar, Rabu (15/10/2025).
Pandangan Umum Fraksi PDIP dibacakan oleh Potit. Dalam pandangan tersebut, PDIP menegaskan dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal dan memperkuat kemandirian daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kemandirian fiskal daerah masih rendah karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih 9 persen dari total pendapatan. Pemerintah perlu memperluas basis pajak dan retribusi, mengelola aset secara profesional, serta mendorong sinergi antara BUMD dan pihak swasta dalam menciptakan nilai tambah ekonomi lokal,” ujarnya.
Fraksi PDIP juga menyoroti pentingnya pelaksanaan program multiyears atau tahun jamak agar dijalankan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum.
Fraksi ini menegaskan perlunya kejelasan nomenklatur, pengawasan yang ketat, serta legal opinion (LO) dari kejaksaan negeri sebagai bagian dari kepatuhan administrasi.
Selain itu, PDIP memberikan sejumlah pertanyaan yang bersifat mendorong perbaikan, seperti strategi pemerintah untuk meningkatkan PAD hingga di atas 10 persen, langkah efisiensi belanja agar proporsinya lebih seimbang, serta jaminan bahwa alokasi pembangunan benar-benar menjangkau wilayah pedalaman dan kawasan adat.
Melalui pandangan tersebut, Fraksi PDIP menyampaikan dukungan terhadap visi pembangunan Pemkab Kubar yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (eb/Adv/Diskominfo Kubar)
