eksposisiborneo.com, Kubar : Anggota DPRD Kutai Barat (Kubar) dari Fraksi Golkar, Rosaliyen, menegaskan komitmennya tetap loyal terhadap pemerintah daerah, namun menyerukan agar Pemkab menunjukkan kepedulian nyata terhadap rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Dapil III.
Menurut Rosaliyen, dorongan pemekaran bukan sekadar ambisi politik, tetapi merupakan kebutuhan mendesak masyarakat yang selama ini tertinggal dalam pembangunan. Ia menilai keterlambatan pelayanan publik, ketimpangan infrastruktur, serta rendahnya perhatian terhadap sektor pertanian dan pendidikan telah menimbulkan kekecewaan mendalam di masyarakat.
“Saya tetap loyal sebagai anggota DPRD, tetap mendukung pemerintah daerah, tapi saya juga menuntut perhatian yang lebih serius terhadap wilayah kami di Dapil III. Masyarakat di sana sudah terlalu lama sabar menunggu pemerataan pembangunan yang tak kunjung datang,” tegas Rosaliyen, Senin (10/11/2025).
Politisi Golkar asal Kecamatan Bentian Besar ini menyebutkan, secara administratif, geografis, dan demografis, wilayah calon DOB telah memenuhi syarat. Bahkan jika terbentuk, wilayah baru itu akan melampaui luas Kubar saat ini.
Ia menegaskan, semangat pemekaran bukan bentuk perlawanan, melainkan agar pembangunan lebih merata.
“Dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk, kami sudah sangat mencukupi. Sektor ekonomi pun kuat, karena di wilayah kami banyak terdapat perusahaan perkebunan, tambang, dan PKS yang menjadi sumber PAD besar. Jadi, secara kelayakan, kami sudah siap,” ujarnya.
Rosaliyen mengatakan, perjuangan DOB lahir dari realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Akses jalan rusak, penerangan terbatas, hingga sulitnya air bersih menggambarkan ketertinggalan yang belum diatasi pemerintah.
“Kami ini kalau ke kabupaten harus bermalam. Kecelakaan di jalan terjadi hampir setiap bulan, bahkan merenggut nyawa. Tapi sampai sekarang pemerintah seperti tidak peduli. Itu sangat menyakitkan. Seharusnya ada rasa malu melihat kondisi masyarakatnya sendiri,” ucapnya dengan nada tegas.
Ia berharap pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap aspirasi masyarakat tersebut. Menurutnya, DOB justru menjadi langkah solutif untuk mempercepat pelayanan publik dan pemerataan kesejahteraan di wilayah pedalaman Kutai Barat. (eb/Adv/DPRD Kubar)
