eksposisiborneo.com, Kutim: Pemerintah Kecamatan Sangatta Selatan mengambil langkah serius dalam memperbaiki fondasi tata kelola pemerintahan dengan menata ulang administrasi kependudukan sekaligus menertibkan sektor parkir.
Kebijakan ini ditempuh sebagai strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksana Tugas (Plt) Camat Sangatta Selatan, Rusmiati SE, menyampaikan bahwa data kependudukan yang akurat menjadi prasyarat utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Selama ini, masih ditemukan ketidaksesuaian data akibat pembaruan yang tidak dilakukan secara rutin di tingkat RT dan desa. Ia menilai, data yang tidak mutakhir berpotensi menimbulkan persoalan serius, mulai dari salah sasaran program bantuan sosial hingga ketidaktepatan perencanaan pembangunan wilayah.
“Administrasi yang rapi akan menghasilkan kebijakan yang tepat. Tanpa data yang valid, pelayanan publik sulit berjalan optimal,” ujar Rusmiati.
Untuk itu, pemerintah kecamatan mendorong peran aktif para ketua RT agar melakukan pencatatan perubahan penduduk secara berkelanjutan, baik terkait kelahiran, kematian, maupun perpindahan warga. Selain administrasi kependudukan, sektor parkir turut menjadi perhatian khusus.
Rusmiati menyebut bahwa potensi pendapatan dari parkir di Sangatta Selatan belum tergarap maksimal akibat praktik pungutan yang tidak terkelola secara resmi dan transparan. Menurutnya, jika ditata dengan baik, parkir dapat menjadi sumber PAD yang signifikan sekaligus menciptakan ketertiban ruang publik.
“Parkir harus dikelola secara legal dan terukur, dengan sistem yang jelas, manfaatnya bisa kembali ke masyarakat melalui peningkatan pelayanan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, pihak kecamatan mulai berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Timur untuk merumuskan skema pengelolaan parkir resmi. Rencana tersebut mencakup penunjukan petugas berwenang, penggunaan karcis resmi, hingga sistem pelaporan yang transparan.
Upaya pembenahan juga diarahkan pada kawasan pasar dan pusat aktivitas ekonomi agar tertata lebih baik. Rusmiati optimistis, kombinasi antara data kependudukan yang valid dan pengelolaan PAD yang transparan akan membawa dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita ingin perubahan yang dirasakan langsung oleh warga serta tata kelola yang baik adalah kunci menuju pelayanan publik yang berkualitas,” pungkasnya.(ADV)
