eksposisiborneo.com, Kutim: Dalam upaya menjaga efektivitas kerja dan efisiensi anggaran, Satpol PP Kutai Timur (Kutim) menerapkan skema outsourcing untuk tenaga lapangan non-PNS. Sistem ini dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional dan kesejahteraan tenaga kerja.
Kepala Satpol PP Kutim Fata Hidayat menjelaskan, kerja sama dilakukan dengan perusahaan yang sudah berlisensi resmi sebagai penyedia jasa keamanan.
“Kami pilih mitra yang kredibel agar pengelolaan tenaga lapangan berjalan profesional dan transparan,” ujarnya.
Melalui sistem yang diterapkan, seluruh hak tenaga outsourcing Satpol PP Kutai Timur dijamin sepenuhnya, meliputi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta pemberian gaji sesuai ketentuan UMK yang berlaku.
Kebijakan ini menjadi bentuk komitmen untuk memastikan setiap tenaga kerja terlindungi dan diakui sebagai bagian penting dalam mendukung kinerja Satpol PP Kutim.
Penerapan sistem outsourcing membuat manajemen Satpol PP lebih fokus pada fungsi penegakan perda dan pelayanan publik, sementara urusan administrasi pegawai diatur pihak ketiga.
“Dengan cara seperti ini, kinerja akan tetap optimal tanpa menambah beban birokrasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, setiap tenaga outsourcing tetap mendapat pembinaan langsung dari Satpol PP agar selaras dengan nilai kedisiplinan dan etika kerja institusi.
Pembinaan tersebut baik pembinaan mental, jasmani dan administrasi yang diharapkan setiap personil satpol pp mampu menghadapi berbagai situasi dan mampu ditempatkan dimanapun baik di kantor maupun lapangan.
Langkah ini diharapkan menjadi model pengelolaan SDM yang efisien dan berkeadilan di lingkungan pemerintahan Kutim.(ADV)
