eksposisiborneo.com, Kubar : Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Ridwai, mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaksimalkan serapan anggaran APBD 2025.
Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menyusul adanya pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat akibat rendahnya realisasi anggaran daerah.
“OPD harus fokus memaksimalkan serapan anggaran. Kalau tidak, pemerintah pusat bisa melakukan evaluasi dan tidak menutup kemungkinan TKD dipotong lagi,” tegas Ridwai di Gedung DPRD Kubar, Selasa (04/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa rendahnya serapan anggaran dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu indikator bagi pemerintah pusat untuk menilai kemampuan daerah dalam mengelola anggaran. Kondisi ini berpotensi membuat Kubar kembali mengalami pemotongan TKD.
Ridwai menyebutkan, beberapa OPD cenderung terlalu berhati-hati dalam mengelola anggaran sehingga berujung tidak optimal. Padahal, ketika anggaran tidak terserap, otomatis menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan menandakan tidak maksimalnya eksekusi program pembangunan.
“Dikasih anggaran, tapi kalau tidak mampu mengelola, akhirnya uang itu jadi SiLPA. Lebih baik pemerintah pusat menyalurkan ke daerah lain yang butuh, itu kata Ibu Menkeu,” ujarnya.
Ridwai berharap seluruh OPD memperbaiki kinerja penyerapan anggaran agar pembangunan tidak terhambat dan kepercayaan pemerintah pusat terhadap Pemkab Kubar tetap terjaga. (eb/Adv/DPRD Kubar)
