eksposisiborneo.com, Kukar : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memberikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.
Dalam Rapat Paripurna ke-17 masa sidang III, Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menyampaikan apresiasi atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap kinerja Pemkab Kukar dalam pelaksanaan APBD 2024.
“Pemerintah Kabupaten Kukar menyadari bahwa terdapat pelaksanaan program yang belum optimal. Untuk itu, diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap perangkat daerah guna memaksimalkan serapan anggaran dan menjaga kualitas pembangunan,” ujar Rendi.
Ia menjelaskan, besarnya jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kegiatan earmark dari Pemerintah Pusat yang sebagian besar dialokasikan di akhir tahun.
Menurut Rendi, SiLPA 2024 akan dioptimalkan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan fokus pada penurunan angka kemiskinan, peningkatan infrastruktur jalan, serta sektor kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi Perseroda, Perusda, dan BUMD yang dimiliki Kukar.
“Ke depan, kita akan terus meningkatkan PAD. Dalam lima tahun ke depan, minimal PAD selalu meningkat setiap tahunnya. Banyak hal yang bisa dimaksimalkan di Kukar, termasuk optimalisasi seluruh Perseroda, Perusda, dan BUMD,” tegas Rendi.
Dengan komitmen tersebut, Pemkab Kukar siap meningkatkan kualitas pembangunan sekaligus pelayanan kepada masyarakat. (eb/Adv/Diskominfo Kukar)
