Zainuddin Thaib Minta Evaluasi Proyek Multiyears Akibat Penurunan TKD 2026

By eksposisi borneo Okt 30, 2025
2
dana transfer
Anggota DPRD Kubar, Zainuddin Thaib. (dok.eb)

eksposisiborneo.com, Kubar : Ketua Fraksi Golkar DPRD Kutai Barat (Kubar), Zainuddin Thaib, menekankan perlunya evaluasi terhadap seluruh rencana proyek multiyears setelah adanya informasi mengenai penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026.

Pemerintah daerah harus diminta memastikan proyek yang berjalan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa proyek multiyears memiliki konsekuensi pembiayaan jangka panjang yang tidak kecil. Dengan skema pembayaran 20 persen – 40 persen – 40 persen, proyek-proyek tersebut membutuhkan kesiapan fiskal yang kuat.

“Kalau APBD 2026 turun, dan proyek multiyears tetap dipaksakan, nanti siapa yang membayarkan? Ini harus dipikirkan,” kata Zainuddin, Kamis (30/11/2025)

Zainuddin menilai bahwa pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan kegiatan yang akan dikerjakan, terutama yang bernilai besar. Ia mengingatkan agar tidak ada proyek yang dipaksakan hanya karena telah direncanakan sebelumnya, sementara kondisi anggaran tidak memungkinkan.

Ia juga menyoroti pentingnya fokus pada kegiatan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, APBD harus diarahkan pada program yang mendukung peningkatan kesejahteraan, bukan pada kegiatan yang seyogianya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Manfaat kegiatan harus dilihat secara menyeluruh. Jangan sampai APBD terserap untuk hal yang bukan menjadi prioritas daerah,” tegasnya.

Politisi Golkar itu menambahkan bahwa pemerintah daerah harus memastikan setiap keputusan pembangunan telah melalui kajian matang. Dengan kondisi TKD yang berkurang, koordinasi antarlembaga menjadi kunci agar proyek strategis tidak menimbulkan beban fiskal.

Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk memperhitungkan kembali rencana jangka panjang yang dinilai belum mendesak. Menurutnya, menunda proyek yang tidak prioritas adalah keputusan bijak dibanding memaksakan kegiatan yang berpotensi menambah risiko keuangan.

“Kalau kondisi ini tidak dikelola dengan bijak, yang rugi nanti adalah masyarakat. Karena itu pembangunan harus benar-benar fokus pada kebutuhan utama,” tutupnya. (eb/Adv/DPRD Kubar)

BERITA TERKAIT